Page 94 - TAN MALAKA- Bapak Republik Yang Di Lupakan

Perbedaan itu melekat hingga Indonesia merdeka. Pada 23 September 1945,
sebuah rapat digelar di rumah Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo. Hatta
menawari Tan ikut dalam pemerintahan. "Tidak, dua (Soekarno-Hatta)
sudah tepat. Saya bantu dari belakang saja," kata Tan. Hatta menganggap
penolakan itu sebagai keengganan senior dipimpin orang yang lebih muda.

Tak mengherankan ketika Soekarno keceplosan membuat testamen lisan
yang isinya akan menyerahkan kekuasaan kepada Tan jika ia ditangkap
sekutu, Hatta menolaknya. Ia menambah tiga nama: Sjahrir, Iwa Koesoema
Soemantri, dan Wongsonegoro. "Agar mewakili semua kelompok," katanya.

Selain dengan Hatta, Tan Malaka juga berselisih paham dengan Sutan
Sjahrir, yang juga berasal dari Minang. Menurut Adam Malik dalam
Mengabdi Republik (1978), pada awal-awal kemerdekaan Sjahrir menolak
bergabung dengan pemerintahan karena belum yakin masyarakat Indonesia
menerima sepenuhnya proklamasi Soekarno-Hatta.

Setelah yakin Indonesia merdeka secara de jure, Sjahrir-yang menganut
ideologi sosial-demokrat-ikut mempertahankan dengan cara yang berbeda.
Ketika Belanda akan kembali menghidupkan pemerintah jajahan Hindia, ia
"merapat" ke kubu Inggris-Amerika sebagai "penguasa" baru nusantara.
Sekutu memilih Sjahrir sebagai juru runding karena menganggap "Bung
Kecil" itu berpikiran modern dan disukai Belanda.

Sjahrir kemudian gencar mengampanyekan politik diplomasi. Dalam
kampanyenya, seperti tertuang dalam pamflet Perjuangan Kita, Sjahrir
telak-telak menyatakan akan menyingkirkan semua kolaborator Jepang.
Tentu saja ini menohok Soekarno-Hatta. Juga Jenderal Soedirman sebagai
salah satu pemimpin tentara Pasukan Pembela Tanah Air (Peta) bentukan
Jepang.

Perselisihan makin runcing ketika Sjahrir menjadi perdana menteri dan
mengubah sistem politik dari presidensial menjadi parlementer. Praktis ia
dan Amir Syarifuddin yang berkuasa. Meski tak banyak komentar lisan,
dalam Demokrasi Kita, Wakil Presiden Hatta mengecam perubahan itu.
"Kabinet parlementer tak bisa bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya,"
katanya.

Jenderal Soedirman lebih jengkel lagi. Ia pun merapat ke kubu Tan Malaka
yang sudah lebih dulu menentang ide Sjahrir. Maka, pada akhir medio 1940,
muncul tiga dwitunggal yang punya jalan masing-masing menghadapi
politik pecah belah Belanda: Soekarno-Hatta, Sjahrir-Amir, dan Soedirman-
Tan Malaka. "Jika ulah Sjahrir itu makin mengancam persatuan kita, saya
tak segan mengambil kebijaksaan sendiri," kata Soedirman kepada Adam
Malik.

92