Page 90 - TAN MALAKA- Bapak Republik Yang Di Lupakan

Pemilu 1955 adalah pengalaman pahit sekaligus kehancuran partai (yang
kemudian tidak pernah bangkit lagi). Murba hanya beroleh 2 dari 257 kursi
yang diperebutkan. Dalam pemilu selanjutnya partai ini bahkan tak berhasil
masuk parlemen.

Demokrasi terpimpin memberikan peluang bagi Murba. Soekarno
menjadikannya penyeimbang posisi PKI. Kongres Murba kelima, Desember
1959, dihadiri Presiden. Chaerul Saleh dan Prijono masuk kabinet, Adam
Malik dan Sukarni menjadi Duta Besar di Moskow dan Beijing. Puncaknya,
Tan Malaka diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1963.

Pertentangan antara Murba dan PKI menajam. Ketika PKI semakin kuat,
Murba bekerja sama dengan militer dan pihak lain menjegal dengan
membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Namun BPS
dibubarkan Bung Karno. Sukarni dan Syamsudin Chan ditahan pada awal
1965. Murba dibekukan dan kemudian dibubarkan pada September 1965
karena dituduh menerima uang US$ 100 juta dari CIA untuk
menggulingkan Presiden. Pada 17 Oktober 1966 Soekarno merehabilitasi
partai Murba melalui Keputusan Presiden Nomor 223 Tahun 1966.

Pada awal Orde Baru, Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri dan
kemudian Wakil Presiden. Namun posisinya ini tidak berpengaruh bagi
Partai Murba.

Dalam pemilu pertama era Orde Baru, Juli 1971-dua bulan setelah wafatnya
Sukarni, tokoh partai ini-Murba beroleh 49 ribu suara (0,09 persen
pemilih). Tetapi kegagalan utama Murba disebabkan oleh stigma rezim
Orde Baru terhadap seluruh golongan kiri. Orde Baru menabukan sosok Tan
Malaka. Gelar pahlawannya tak pernah dicabut, tetapi namanya dihilangkan
dari buku pelajaran sejarah di sekolah. Dalam pemilu selanjutnya Murba
berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia. Setelah Soeharto jatuh, Murba,
yang menyebut dirinya "Musyawarah Rakyat Banyak" itu, ikut pemilu pada
1999. Sayang, mereka hanya mendapat 62 ribu suara (0,06 persen pemilih).

***
Tan Malaka membentuk jaringan revolusioner yang hebat dalam
perjuangannya, tetapi bukan partai yang awet. Ia merantau 30 tahun, dari
Pandan Gadang (Suliki), Bukittinggi, Batavia, Semarang, Yogya, Bandung,
Kediri, Surabaya, Amsterdam, Berlin, Moskow, Amoy, Shanghai, Kanton,
Manila, Saigon, Bangkok, Hong Kong, Singapura, Rangoon, sampai Penang.

Meskipun sempat memimpin Partai Komunis Hindia Belanda pada 1921,
Tan Malaka justru menolak pemberontakan PKI pada 1926/1927. Ia sama
sekali tidak terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. Murba dalam berbagai
hal bertentangan dengan PKI.

88