Page 67 - TAN MALAKA- Bapak Republik Yang Di Lupakan

Demokrasi dengan sistem parlemen melakukan ritual pemilihan sekali
dalam 4, 5, atau 6 tahun. Dalam kurun waktu demikian lama, mereka sudah
menjelma menjadi kelompok sendiri yang sudah berpisah dari masyarakat.
Sedangkan kebutuhan dan pikiran rakyat berubah-ubah. Karena para
anggota parlemen itu tak bercampur-baur lagi dengan rakyat, seharusnya
mereka tak berhak lagi disebut sebagai wakil rakyat.

Konsekuensinya adalah parlemen memiliki kemungkinan sangat besar
menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan golongan yang
memiliki modal, jauh dari kepentingan masyarakat yang mereka wakili.
Menurut Tan, parlemen dengan sendirinya akan tergoda untuk berselingkuh
dengan eksekutif, perusahaan, dan perbankan.

Kalau kita tarik ke zaman sekarang, mungkin Tan Malaka bisa menepuk
dada. Dia akan menyuruh kita menyaksikan sebuah negara yang
parlemennya dikuasai oleh wakil buruh, seperti Inggris, kemudian
menyetujui penggunaan pajak hasil keringat buruh untuk berperang
menginvasi negara lain.

Akhirnya, parlemen di mata Tan Malaka tak lebih dari sekadar warung
tempat orang-orang adu kuat ngobrol. Mereka adalah para jago berbicara
dan berbual, bahkan kalau perlu sampai urat leher menonjol keluar. Tan
Malaka menyebut anggota parlemen sebagai golongan tak berguna yang
harus diongkosi negara dengan biaya tinggi.

Singkatnya, keberadaan parlemen dalam republik yang diimpikan Tan
Malaka tak boleh ada. Buku Soviet atau Parlemen dengan tegas
memperlihatkan pendirian Tan Malaka. Sampai usia kematangan
berpikirnya, Tan tak banyak berubah, kecuali dalam soal ketundukan
kepada Komintern Moskow. Karena pendirian ini pula Tan Malaka sangat
keras menentang Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 1945 tentang
pendirian partai-partai. Sebab, partai-partai pasti bermuara di parlemen.

Lalu seperti apa wujud negara tanpa parlemen itu? Penjelasannya memang
bisa memakan halaman yang sangat banyak. Sederhananya, negara dalam
mimpi Tan Malaka dikelola oleh sebuah organisasi tunggal. Dalam tubuh
organisasi itulah dibagi kewenangan sebagai pelaksana, sebagai pemeriksa
atau pengawas, dan sebagai badan peradilan.

Anda bisa membayangkan organisasi yang berskala nasional seperti
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bangunan organisasinya dari tingkat
terendah sampai tingkat nasional bisa diandaikan seperti itu. Tidak ada
pemisahan antara si pembuat aturan dan si pelaksana aturan. Di dalam
organisasi yang sama pasti ada semacam dewan pelaksana harian, dan ada
sejenis badan kehormatan atau komisi pemeriksa. Begitulah kewenangan
dibagi, tapi tidak dalam badan yang terpisah.

65